KEPALA DESA PRAMBONWETAN

KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA PRAMBONWETAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAMBONWETAN,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Tuban;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban;
4. BupatiadalahBupati Tuban;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Prambonwetan Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I   :      PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuandan Manfaat
4. Visi – Misi Desa

BAB II :       GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Kebijakan Pendapatan Desa
2. Kebijakan Belanja Desa
3. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III :      RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan / Kabupaten
3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Pagu Indikatif Desa;
2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke desa;
3. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa;
4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musdes;
5. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022; dan
7. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU RKP Desa yang diusulkan melalui APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2023)

2. Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022, tercantum dalam Lampiran 1,2,3,4,5,6 dan 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini, selanjutnya disusun/dimasukan dalam APBDesa Tahun anggaran 2022.

Pasal 5

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prambonwetan.

                                                                                                                                   Ditetapkan di Prambonwetan

                                                                                                                                   Pada tanggal 15 Nopember 2021

                                                                                                                                   KEPALA DESA PRAMBONWETAN

                                                                                                                                   ttd

                                                                                                                                   TITIK SRI ISTIYATI

Diundangkan di Prambonwetan

Pada Tanggal 15 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA,

ttd

BUDI SANTOSO

Lembaran Desa Prambonwetan Tahun  2021 Nomor 5