Membangun Serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan Melalui "Mbangun Deso Noto Kutho"

Artikel

RKP Desa

30 November 2023 18:54:20  Smart Village  852 Kali Dibaca 

 

 

KEPALA DESA PRAMBONWETAN

KABUPATEN TUBAN

 

PERATURAN DESA PRAMBONWETAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

 

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAMBONWETAN,

Menimbang

:

  1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  2. Bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Prambonwetan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Prambonwetan Tahun Anggaran 2024.         

Mengingat

:

1.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.     Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3.     Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4.     Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);

5.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);

7.     Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

8.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

12.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa

13.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

14.  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 43);

15.  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 50);

16.  Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);

17.  Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

18.  Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 62);

19.  Peraturan Bupati Tuban Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal  Berskala Desa Di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri E Nomor 62);

20.  Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12).

21.  Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 94 Tahun 2018 tentag Pengelolaan Keuangan Desa;

22.  Peraturan Desa Prambonwetan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

23.  Peraturan Desa Prambonwetan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Prambonwetan Tahun 2019 Nomor 7);

 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAMBONWETAN

Dan

KEPALA DESA PRAMBONWETAN

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan

:

PERATURAN DESA PRAMBONWETAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

  1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
  2. Daerah adalah Kabupaten Tuban;
  3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban;
  4. BupatiadalahBupati Tuban;
  5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban
  6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
  10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
  13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
  14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
  16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
  17. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
  18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

  1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Prambonwetan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I   :      PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Tujuandan Manfaat
  4. Visi – Misi Desa

 

BAB II :       GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

  1. Kebijakan Pendapatan Desa
  2. Kebijakan Belanja Desa
  3. Kebijakan Pembiayaan Desa

 

BAB III :      RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

  1. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
  2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
  3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
  4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

 

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

  1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
  2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan / Kabupaten
  3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

 

 

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

  1. Pagu Indikatif Desa;
  2. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke desa;
  3. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa;
  4. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musdes;
  5. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbang Desa;
  6. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024; dan
  7. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU RKP Desa yang diusulkan melalui APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2025)

 

  1. Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, tercantum dalam Lampiran-lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

 

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini, selanjutnya disusun/dimasukan dalam APBDesa Tahun anggaran 2024.

 

Pasal 5

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

 

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prambonwetan.

 

                                                                                             Ditetapkan di Prambonwetan

                                                                                             Pada tanggal 30 Nopember 2023

                                                                                             KEPALA DESA PRAMBONWETAN

                                                                                             ttd

                                                                                             TITIK SRI ISTIYATI

 

Diundangkan di Prambonwetan

Pada Tanggal 30 Nopember 2023

SEKRETARIS DESA,

ttd

BUDI SANTOSO

Lembaran Desa Prambonwetan Tahun  2023 Nomor 6

 

Download Lampiran:
RKP Desa

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Tuban Smart City
Pengaduan Layanan Publik
JDIH Kabupaten Tuban
Indeks Desa Membangun
DTKS Kemensos

Statistik Penduduk

Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:114
    Kemarin:164
    Total Pengunjung:182.346
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.116.27
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel

18 Mei 2024 | 902 Kali
Pemerintah Desa
30 November 2023 | 852 Kali
RKP Desa
20 Februari 2022 | 965 Kali
Produk Desa
04 Februari 2021 | 845 Kali
RT RW
29 Januari 2021 | 700 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
14 November 2019 | 927 Kali
RPJM Desa
14 November 2019 | 819 Kali
Tupoksi
29 Juli 2013 | 2.438 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2019 | 1.118 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2019 | 967 Kali
Wilayah Desa
20 Februari 2022 | 965 Kali
Produk Desa
14 November 2019 | 927 Kali
RPJM Desa
18 Mei 2024 | 902 Kali
Pemerintah Desa
14 November 2019 | 856 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 564 Kali
Profil Masyarakat Desa
30 April 2014 | 536 Kali
Peta Desa
30 April 2018 | 815 Kali
Karang Taruna
11 Mei 2018 | 723 Kali
BUM Desa
20 April 2014 | 434 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 497 Kali
Gapoktan
14 November 2019 | 856 Kali
Visi dan Misi

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Rengel Widang No 358
Desa : Prambonwetan
Kecamatan : Rengel
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62371
Telepon :
Email : desaprambonwetan@gmail.com